Koperasi Semu

Istilah koperasi semu (quasi cooperative) merujuk pada suatu kondisi ketika koperasi bukan merupakan koperasi (when cooperative isn’t cooperative).

Secara legal koperasi terikat pada prinsip-prinsip dasar koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian cukup mudah untuk menemukenali koperasi semu. Apabila suatu koperasi tidak melaksanakan prinsip-prinsip dasar koperasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka koperasi itu dapat dikategorikan sebagai koperasi semu.

Prinsip dasar koperasi yang menunjukkan karakteristik fungsionalnya yakni anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus juga sebagai pengguna jasa koperasi (identity principle). Lebih jauh prinsip-prinsip dasar koperasi itu meliputi: perkumpulan orang-orang yang otonom, tolong-menolong atas dasar menolog diri sendiri, keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan secara demokratis, tujuan pelayanan bukan keuntungan, pembatasan bunga atas modal, penggunaan sumber daya yang terbatas secara ekonomi dan memberikan manfaat bagi anggota (efisiensi ekonomi), serta pembagian SHU secara adil bukan hanya berdasarkan kontribusi modal.

Di Indonesia, gejala munculnya koperasi semu dapat ditelusuri dari perkembangan gerakan koperasi selama tiga dasawarsa terakhir. Setelah pemerintahan kolonial berakhir, pemerintahan lokal yang didasarkan pada hukum adat dan struktur politik tradisional digantikan oleh suatu pemerintahan desa yang bentuknya seragam secara nasional. Bentuk pemerintahan desa ini tidak lagi mengakui hak-hak adat atas tanah dan sumber daya lokal dan lebih bersifat mengatur dari atas. Hutan-hutan ulayat diambil alih oleh pemerintah dan kemudian dibagi-bagikan hak pengusahaannya kepada segelintir elite yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah.

Hutan-hutan kemudian ditebang secara besar-besaran untuk tujuan komersial dan perluasan kawasan perkebunan.

Bahkan penduduk lokal ada yang terpaksa ikut membantu proses degradasi kerusakan lingkungan yang berskala luar biasa ini untuk sekadar menambah penghasilan. Meskipun keuntungan yang diterima penduduk lokal relatif kecil, mereka harus menanggung biaya eksternal yang tidak sedikit, misalnya: tanah longsor dan banjir. Daripada tidak mendapat bagian, perusahaan kayu lalu mengusahakan peralatan seperti chainsaw, buldoser, dan truk bagi penduduk lokal.

Ironisnya usaha ini sering diatur dalam koperasi-koperasi semu yang berkedok usaha bersama yang tampaknya memiliki kekebalan terhadap hukum.

Di pedesaan juga ada koperasi yang sudah memperoleh predikat sebagai koperasi mandiri, namun ternyata hidupnya terlalu tergantung pada kemudahan, insentif, dan fasilitas pemerintah. Sebagai contoh adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Ketika berbagai kemudahan, insentif, dan fasilitas tersebut dicabut pemerintah, maka KUD berada pada posisi yang sulit.

Banyak di antara KUD yang kemudian mengalami penurunan kinerja dan kemunduran usaha. Fenomena ini tentu tidak sesuai dengan prinsip otonom (kemandirian).

Selain itu ada indikasi bahwa koperasi bukan lagi merupakan perkumpulan orang melainkan perkumpulan modal para pengusaha. Contohnya adalah koperasi angkutan. Koperasi ini lebih didominasi oleh pengusaha angkutan, anggotanya kebanyakan pemilik usaha jasa angkutan, bukan dimiliki oleh sopir angkutan atau penumpang yang memakai jasa angkutan tersebut.

Para penumpang yang naik angkutan tersebut justru adalah orang-orang luar yang bukan anggota koperasi. Bukan berarti koperasi tidak boleh memberikan pelayanan kepada bukan anggota, sebab koperasi masih bisa melayani bukan anggota sepanjang tidak merugikan anggota sendiri dan dimaksudkan untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Meskipun ada koperasi simpan pinjam yang mampu menyalurkan kredit tanpa bunga kepada anggotanya, namun kadang-kadang masih dijumpai pula koperasi simpan pinjam yang beroperasi dengan mengandalkan fasilitas program kredit berbunga rendah dari pemerintah, dan kemudian menarik suku bunga pinjaman yang sangat tinggi kepada anggotanya, serta bersedia juga melayani debitur yang bukan anggota koperasi.

Koperasi simpan pinjam semacam ini tak ubahnya sama seperti perkumpulan rentenir yang terorganisasi dengan rapi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi sebagai organisasi swadaya (self-help) yang juga merupakan jati diri koperasi menjadi sangat kabur.

Ketidakmampuan koperasi sebagai organisasi self-help ini antara lain disebabkan oleh tidak dilibatkannya anggota secara penuh dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan program koperasi. Partisipasi anggota hanya diperhitungkan pada waktu menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT), membayar simpanan koperasi, dan melakukan transaksi dengan koperasi. Penyelenggaraan kegiatan dan usaha koperasi lebih didominasi oleh pihak pengurus dan pengelola yang seolah-olah serba tahu apa yang paling baik bagi koperasi.

Koperasi sudah tidak mengindahkan prinsip demokratis. Kalau sudah demikian maka koperasi hanya sekadar menjadi persekutuan pengurus dan pengelola.

Saat ini pola koperasi banyak pula diterapkan di hampir semua perusahaan temasuk beberapa BUMN yang sudah menerapkan konsep profit sharing dan employee participation, yakni menggerakkan partisipasi buruh/karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip pembagian keuntungan dan risiko.

Penerapan kedua konsep ini dimaksudkan untuk mencapai ketenangan dan kepastian usaha serta lebih menjamin kesinambungan usaha.

Kedua konsep tersebut telah diimplementasikan dalam Employees Stock Option Program (ESOP). Program ini ditujukan bagi buruh/karyawan agar mereka dapat ikut memiliki dan “mengendalikan” perusahaan sehingga dapat memperbaiki kinerja dan mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Namun tampaknya proporsi distribusi pemilikan saham masih belum adil. Para pimpinan perusahaan dapat memiliki saham perusahaan yang jauh lebih banyak daripada buruh / karyawan.

Mereka hanya diberi “jatah” saham dalam jumlah yang sangat kecil. Bahkan, saham itu mungkin tidak pernah mereka miliki karena terpaksa dijual kembali untuk berbagai keperluan.

Dalam koperasi konsep profit sharing dan employee participation ini terutama tercermin dalam pembagian SHU kepada anggota, yang pembagian SHU dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki oleh anggota koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi usaha dan partisipasi modal) anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian itu merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan.

Suatu fenomena yang cukup menarik dapat dilihat pada koperasi fungsional, yakni suatu koperasi yang didirikan bukan hanya atas dasar kesamaan kepentingan anggota melainkan juga atas dasar alasan-alasan teknis administratif dan ruang lingkup (lokasi) tertentu. Koperasi tersebut secara eksklusif melakukan pembatasan anggota, misalnya: koperasi karyawan hanya beranggotakan karyawan di lingkungan perusahaan atau instansi tertentu dan koperasi mahasiswa yang hanya beranggotakan mahasiswa perguruan tinggi tertentu.

Koperasi tersebut praktis bersifat “tertutup” karena tidak bisa menerima anggota dari luar. Padahal prinsip keanggotaan koperasi adalah terbuka, artinya dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, setiap orang yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menjadi anggota koperasi. Salah satu contoh yang baik adalah koperasi wanita. Meskipun namanya koperasi wanita, anggotanya bukan hanya terdiri dari wanita saja, tetapi juga menerima anggota pria.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: